Wajah pendidikan di NTB

 

Wajah pendidikan di NTB

Oleh : Mohammad A.N

Karakter Bangsa, kewibawaan sebuah Negara dan tegaknya adat Nusantara ditentukan oleh besarnya nilai dan jiwa pendidikan Negara Indonesia (Mohammad A.N.)

Perkembangan daerah yang maju dan signifikan tidak terlepas dari peran dunia pendidikan, Pendidikan di Nusa Tenggara Barat saat ini cukup terbilang jauh tertinggal oleh daerah-daerah lain. Bayangkan saja, Untuk wilayah Provinsi NTB, jumlah SMA sebanyak 314 sekolah. Namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Hal inilah yang membuat NTB pada urutan ke 33 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sesuai statistik pendidikan tahun 2019. Cukup membuat alis mengangkat bukan ? 

Mutu pendidikan yang baik, tentu harus ditingkatkan dan harus diberikan atensi lebih oleh pemerintah provinsi.  Belum lagi karena faktor NTB masuk pada wilayah Indonesia bagian timur yang masih saja memiliki kesenjangan dengan Indonesia bagian barat, baik itu dari segi pembangunan, ekonomi maupun industri. Hal ini tentu menjadi penyebab terhambatnya jalan pendidikan di NTB dan umumnya Indonesia bagian timur. Jika diteropong lebih jauh, penyebab mutu pendidikan di NTB ini merosot maka akan ditemukan segudang PR yang harus dituntaskan oleh setiap elemen, dari pemerintahan, masyarakat, dan bahkan perusahan-perusahaan yang ada di NTB ini. 

Penulis mengajak pembaca yang budiman untuk merenungi wajah pendidikan di NTB saat ini. Open your mind, open your eyed, open your hand !!. ini masalah pelik yang harus dituntaskan oleh kita, iya kita. Pemuda dan warga NTB. 

1. Acuh terhadap sistem pendidikan. 

Warga yang ada di kepulauan Tenggara tidak banyak yang peduli tentang pendidikan anak-anaknya. Kadang, mereka menyetorkan anak ke sekolah-sekolah lalu setelah itu ditinggal begitu saja tanpa ada evaluasi dan arahan dari orang tua dirumah. Disini, peran keluarga dalam membantu anak sangat dibutuhkan. Jika pada sekolah, anak-anak diberikan bekal ilmu pengetahuan, maka sebagai pondasi dari ilmu pengetahuan, penumbuhan karakter yang baik bagi anak adalah tugas dari orang tua dan lingkungan keluarga. Mungkin, ada dari pembaca yang mengalami hal demikian. Setelah disekolahkan ke sekolah formal, lalu dibiarakan berkembang sesuai apa yang didapatkan di sekolah-sekolah. 

2. Kebutuhan pemenuhan karakter pada siswa masih belum bisa dijalankan secara maksimal.

Meskipun sudah ada kurikulum yang memasukan nilai penumbuhan karakter bagi siswa, namun pada implementasinya masih kurang. Bisa dilihat sampai sekarang, pendidikan di NTB ini belum sama sekali menerapkan dan memasukan pendidikan anti korupsi pada kurikulum pendidikan. , pendidikan anti korupsi yang memuat nilai penumbuhan karakter dengan kedisiplinan, jujur dan keberanian ini sangat penting kiranya untuk segera diberlakukan oleh instansi terkait. 

3. Fasilitas pendidikan yang masih belum memadai.

Kurangnya sarana dan prasaran pada tiap-tiap lembaga pendidikan (terutama pada sekolah swasta) bisa dibilang cukup memperihatinkan. Pasalnya, fasilitas yang digunakan hanyalah seadaanya seperti perangkat komputer, perangkat lunak, ruang laboratorium dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemenuhan fasilitas pendidikan rasanya menjadi masalah yang fundamental dari dulu. Selalu saja menghambat proses pembelajaran siswa. Belum lagi masalah Pandemi yang melanda sekarang ini, akses internet dan perangkat keras sangat dibutuhkan oleh para siswa dalam melanjutkan proses pembelajaran via daring. 

4. kurangnya pendidik yang mampu beradaptasi dengan pembaharuan.

Guru sejatinya dituntut untuk terus berinovasi dengan sistem pendidikan yang semakin digital ini. Kurangnya tenaga guru yang belum bisa mengaplikasikan IT menjadi masalah yang cukup penting untuk di perhatikan. Hal ini tentu saja menjadi penyebab terhambatnya proses pembelajaran pada masa sekarang ini. Untuk itu, pelatihan yang bersifat berkelanjutan bagi tenaga pendidik harus diberikan secara intens.

Melihat realita yang ada, pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah NTB ini harus ditingkatkan mutunya melalui kolaborasi dengan  setiap unsur, mulai dari keluarga dan orang tua, sampai tingkat pemerintah pusat.